[Nusantara] Pelajaran Pahit dari Skema KSO Telkom

[Gigih Nusantara]

Pelajaran Pahit dari Skema KSO Telkom 

Oleh Nana Suryana 

Sejak pemerintah merencanakan untuk meluncurkan
kebijakan Kerja Sama Operasi (KSO) pada salah satu
BUMN terbesar, seperti Telkom, kaum pebisnis di dunia
telematika menanggapinya sebagai sebuah gebrakan baru
pemerintah. Untuk merealisasikan gagasan ini, pada 1
April 1994, dibentuk Tim Interdep dengan Sekjen DPPT
(pada saat itu) sebagai ketuanya. 

Sejak saat itu pula, ratusan perusahaan dalam dan luar
negeri mulai membuka mata, tertarik, dan mendaftar
untuk menjadi bagian mitra kerjanya. Setelah dilakukan
tender dan evaluasi, lima perusahaan konsorsium yang
merupakan gabungan ivestor dalam dan luar negeri
keluar sebagai pemenang. 

Implementasi kerja sama digelar pada 1 Januari 1996.
Kelima KSO yang dipercaya pemerintah untuk bermitra
dengan Telkom itu adalah: PT. Pramindo Ikat Nusantara
(PIN) untuk mengelola di Divisi Regional I Sumatera
(membangun 516.487 SST); PT. Aria West International
untuk DIVRE-III Jawa Barat (500.000 SST); PT. Mitra
Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI) untuk DIVRE-IV
Jateng dan DIY (400.000 SST); PT. Daya Mitra
Telekomunikasi untuk DIVRE - VI Kalimantan ( 237.000
SST); serta PT. Bukaka Singtel International untuk
DIVRE-VII KTI (403.000 SST). 

Lembaga Keuangan seperti Bank Dunia memandang dan
menilai pola kerja sama di Indonesia itu, merupakan
ide yang sangat bagus dan akan dijadikan percontohan
pada negara-negara dunia ketiga. Tak hanya itu, secara
politis, Indonesia akan meraih citra tersendiri di
dunia internasional, sebagai salah satu negara yang
merintis suatu kerja sama BUMN dengan investor swasta
dalam dan luar negeri. 

Enam Ide Sasaran KSO 

Mengapa pemerintah tertarik pada pola KSO? Dalam PP
No. 8/1993, tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi,
sebenarnya ada tiga alternatif dalam melakukan kerja
sama dengan investor swasta, yakni melalui: kontrak
manajemen; Usaha Patungan atau Joint Venture Company
(JVC); serta Kerja sama Operasi (KSO). 

Berdasarkan hasil penilaian dan kajian Tim yang
terdiri dari unsur pemerintah (DPPT) dan Telkom,
diputuskan bahwa pola Kerja sama Operasi (KSO)
merupakan yang terbaik dan paling cocok untuk
Indonesia, terutama melihat kepada keterlibatan
investor asing dan dalam negeri yang membentuk suatu
konsorsium. Dengan demikian diharapkan akan memacu dan
menggairahkan unsur swasta nasional. 

KSO memang ide tak sederhana. Di dalamnya bertumpu
banyak sasaran yang diharapkan dapat memberi
sumbangsih bagi pembangunan negara, seperti upaya
meningkatkan pembangunan sektor telekomunikasi melalui
pendanaan sekitar dua juta satuan sambungan telepon
(SST) tanpa harus dibiayai atau menjadi beban negara.
Tak cukup itu, sasaran kerja sama itu pun tak harus
merubah status kepemilikan Telkom; tidak menurunkan
performansi keuangan Telkom; Memberi peran penting
pada swasta nasional; meningkatkan kinerja Telkom
setaraf operator kelas dunia (World Class Operator,
WCO); serta diharapkan terjadinya alih teknologi,
manajemen dan keahlian untuk peningkatan mutu SDM
Indonesia. 

Untuk mewujudkan rencana pemerintah itu,
dipersyaratkan pada mitra KSO selaku investor untuk
mendanai dan membangun 2 juta SST dalam waktu 3 tahun
3 bulan atas resiko sendiri (khusus di Kalimantan
waktunya 3 tahun karena pelaksanaan KSO mulai 1 April
1996). Kewajiban lain investor KSO, yakni membayar
kepada Telkom dalam bentuk biaya kompensasi, MTR
(Minimum Telkom Revenue) serta DTR (distributable
Telkom Revenue) sebesar 30% untuk Telkom. 

Secara operasional investor KSO melakukan alih kelola
di 5 Divisi Regional KSO untuk selama 15 tahun.
Setelah itu, seluruh aset dan operasinya diserahkan
kembali kepada Telkom. Namun, Telkom dapat ”membeli”
kembali (buy-out) hak operasinya sesudah KSO berjalan
10 tahun dengan tarif ditentukan pemerintah. Keputusan
buyout dapat diambil dalam rangka menghindari
keterpurukan pelayanan jasa telekomunikasi kepada
masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan yang
semestinya dari Mitra KSO. 

Setelah satu tahun berjalan, kinerja akhir tahun, dari
kelima mitra KSO ternyata belum memenuhi target.
Bahkan sejak terjadinya malapetaka resesi ekonomi
nasional pada pertengahan tahun 1997, permasalahan
yang dihadapi Mitra KSO semakin menjadi. Mulai tahun
1998, kucuran dana dari lender Mitra KSO macet.
Kegiatan pembangunan mitra KSO praktis terhenti. Awal
kemelut pun terjadi. 

Upaya Negosiasi 

Menghadapi kondisi seperti itu, Telkom cukup responsif
dan sangat memahami kesulitan yang tengah dihadapi
mitra kerja sama operasinya. Pada 5 Juni 1998, atas
permintaan pemerintah untuk menyelamatkan KSO Telkom,
maka ditandatangani MOU jangka pendek, yang berisi
keringanan-keringanan yang diberikan Telkom kepada
Mitra KSO. Beberapa pasal/ayat pada perjanjian KSO dan
Perjanjian Konstruksi dihapus dan diubah. Misalnya,
biaya pendidikan dan pelatihan yang semula 1,5% dari
total pendapatan KSO menjadi hanya 0,75%; biaya
Litbang dari 1% menjadi 0,2%; pengurangan biaya
network dan sewa properti, seperti biaya kapasitas
lebih dan fasilitas gedung; penghapusan jaminan bank
untuk MTR diganti dengan mekanisme baru. 

Bahkan bagian pendapatan (distributable Telkom
Revenue, DTR) yang semula pembagian Telkom: KSO = 30 :
70 menjadi 10 : 90. Uluran tangan Telkom dalam bentuk
MOU 5 Juni, ternyata masih kurang cukup membantu
memecahkan kesulitan yang menimpa Mitra KSO. Sampailah
pada 31 Maret 1999, yang merupakan berakhirnya masa
konstruksi KSO. Setelah dilakukan penilaian kinerja,
yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Postel dan
Telkom, terhadap kelima Mitra KSO itu masih juga
menyisakan permasalahan cukup serius. Barulah
diketahui, bahwa mitra KSO yang semula diharapkan
membawa dana segar untuk membangun fasilitas
telekomunikasi, ternyata mendanainya dengan hasil
pinjaman dari beberapa lembaga keuangan dalam dan luar
negeri. 

Celakanya, hasil pinjaman dalam bentuk US$ (untuk
Mitra KSO tertentu) itu tidak dilakukan ”hedging” yang
tentu saja hal berisiko tinggi dan memberatkan mitra.
Risiko berat itu semakin bertambah dengan terjadinya
krisis ekonomi pertengahan 1997 silam. Mitra KSO itu
gagal memenuhi target, karena sudah tak sanggup lagi
membangun. Cukup tragis! Sementara antrian panjang
calon pelanggan yang membutuhkan fasilitas sambungan
telepon baru dari waktu ke waktu semakin bertambah
panjang karena sudah tidak ada lagi penawaran
(supply). 

Guna mencapai suatu titik temu dalam mempertemukan
pelbagai harapan dan kepentingan kedua belah pihak
itu, Telkom mencoba menawarkan melalui beberapa opsi.
Opsi pertama, KSO dipertahankan sampai tahun 2010,
dengan beberapa perbaikan. Opsi kedua, dibentuk suatu
JVC (Joint Venture Company). Opsi ketiga, melalui buy
out atau dikembalikan kepada Telkom dengan membeli
kembali seluruh aset yang telah dibangun dan
dioperasikan Mitra KSO. Dalam perjalananannya hingga
saat ini ternyata kerja sama KSO, hanya indah dalam
konsep saja. Dalam pelaksanaannya masih mengundang
segudang masalah. 

Memang tidak semua KSO bermasalah. Namun, salah satu
contoh paling serius dari permasalahan kerja sama
operasi adalah PT. Aria West Internasional. Sementara
itu, pada Divre-I Sumatera dan Divre-VI Kalimantan
telah berhasil diselesaikan melalui upaya buyout.
Seperti diketahui, upaya Aria West untuk menuntaskan
kemelutnya dengan Telkom, bersikeras untuk membawa
Telkom ke Mahkamah Arbitrasi Internasional di Jenewa.
Tuntutannya cukup mencengangkan sebesar US$. 1,3
miliar. Padahal menurut perhitungan Telkom nilai aset
Aria West, tak lebih dari US$. 260 juta. 

Akibatnya sengketa yang berlarut hingga detik ini,
kini 100.000 calon pelanggan di Jawa Barat terlantar
alias terkatung-katung, tak mampu dilayani Aria West
dalam empat tahun terakhir ini. Jeritan masyarakat
Jawa Barat untuk dilayani menjadi calon pelanggan,
ditanggapi Aria West dengan santai dan dingin. 

Manajemen Telkom, akhirnya memutuskan untuk menerapkan
Interim Management Measures (IMM) atau Tindakan
Manajemen Sementara Terbatas (TMST) sebagai upaya
untuk menyelamatkan aset dan kegiatan operasional di
Unit KSO DIVRE III. Tindakan ini diambil guna
memastikan kelancaran kegiatan operasional dan layanan
telekomunikasi sehari-hari bagi para pelanggan di Unit
KSO Divre III dengan menggunakan dana milik Unit KSO
sendiri. 

Pelajaran Berharga 

Perjalanan kerja sama operasi melalui sistem alih
kelola oleh swasta seperti yang dijalani Telkom
merupakan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia.
Pola kerja sama KSO yang semula diharapkan dapat
meringankan beban yang dihadapi bangsa Indonesia pada
sektor telekomunikasi, malah semakin menimbulkan beban
dan masalah yang lebih kompleks dan dilematis. 

Pada awalnya, seluruh mitra KSO, nyaris tak ada
keberatan atas pelbagai klausul kontrak. Namun dalam
gerak operasionalnya, mulai menunjukkan jati dirinya,
bahwa kehadirannya, tak lebih sekedar ambisi untuk
meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa peduli
terhadap kepentingan yang jauh lebih besar bagi
peningkatan pembangunan dan pelayanan jastel di
Indonesia. 

Kita pun dapat belajar pula, bahwa pemahaman terhadap
pasal-pasal kontrak oleh para lawyer kita perlu
dikuasai dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, akan
menjadik sasaran bulan-bulanan mereka. Demi
kepentingan bisnis dan meraup keuntungan
sebesar-besarnya, Mitra KSO selalu berupaya untuk
memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam pasal-pasal
atau klausul kontrak. Barangkali ada baiknya bila kita
memanfaatkan atau membentuk semacam law firm
independent. Ini sangat penting, terutama dalam upaya
menilai kontrak-kontrak agar tetap berjalan pada rel
yang benar. Dengan begitu, kita tidak selalu berada
pada posisi yang lemah atau tak berdaya. Terlalu
mengandalkan negosiator orang dalam dengan kemampuan
bahasa Inggris yang seadanya, memang bisa berakibat
fatal. 

Penulis adalah alumnus Fikom Unpad, bekerja pada
sebuah BUMN di Bandung. 


=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Tulisan Anda juga ditunggu di http://www.mediakrasi.com (jadilah editor untuk koran online ini)
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
http://mailplus.yahoo.com