[Nasional-a] KEPPRES Nomor 49/2002 ttg. Departemen Agama
nasional-a@polarhome.com
nasional-a@polarhome.com
Sun Oct 20 01:48:02 2002
-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-----------------------------------------------------------------------
BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH
-----------------------------------------------------------------------
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2002
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama,
serta untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah terhadap
pembinaan kehidupan beragama di daerah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna,
dan berdaya guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan
organisasi, dan tata kerja instansi vertikal Departemen Agama;
Mengingat :
1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6.Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon
I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun
2002;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA.
BAB I
INSTANSI VERTIKAL
Pasal 1
Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di
daerah.
Pasal 2
Instansi Vertikal Departemen Agama terdiri dari :
a.Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
b.Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
Pasal 3
Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Instansi Vertikal Departemen
Agama dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis organisasi dan beban kerja
berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a.prinsip-prinsip organisasi;
b.karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama;
c.jumlah penduduk dan pemeluk agama;
d.luas wilayah dan kondisi geografis;
e.peraturan perundang-undangan yang mendukung;
f.jumlah lembaga keagamaan yang dibina;
g.keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.
BAB II
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 4
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah Instansi Vertikal Departemen Agama
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.
Pasal 5
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri
Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan pelayanan
kehidupan beragama kepada masyarakat di Propinsi;
b.pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada
masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
d.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
e.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
f.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga
masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Propinsi.
Pasal 7
Pada setiap Propinsi dibentuk Kantor Wilayah Departemen Agama.
Pasal 8
Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) tipologi yaitu tipologi I, II, dan III dan
didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9
(1) Tipologi I terdiri dari :
a.1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima)
Subbagian;
b.5 (lima) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima)
Seksi;
c.Pembimbing sebanyak-banyaknya 4 (empat).
(2) Tipologi II terdiri dari :
a.1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat)
Subbagian;
b.4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4
(empat) Seksi;
c.Pembimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga).
(3) Tipologi III terdiri dari :
a.1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
Subbagian;
c.3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4
(empat) Seksi;
c.Pembimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga).
Bagian Ketiga
Eselonisasi
Pasal 10
(1)Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah Jabatan Struktural
Eselon
IIa.
(2)Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
(3)Pembimbing adalah Jabatan setingkat Eselon IIIb.
(4)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
BAB III
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 11
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Departemen Agama
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi.
Pasal 12
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota, berdasarkan kebijakan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan pelayanan
kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;
b.pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada
masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
d.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
e.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
f.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga
masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Kabupaten/Kota.
Pasal 14
Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Departemen Agama.
Pasal 15
Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, terdiri dari 3 (tiga) tipologi yaitu tipologi I, II, dan III dan
didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 16
(1)Tipologi I terdiri dari :
a.1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
b.Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
c.Penyelenggara sebanyak-banyaknya 4 (empat).
(2)Tipologi II terdiri dari :
a.1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
b.Sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;
c.Penyelenggara sebanyak-banyaknya 3 (tiga).
(3)Tipologi III terdiri dari :
a.1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
b.Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi;
c.Penyelenggara sebanyak-banyaknya 2 (dua).
Bagian Ketiga
Eselonisasi
Pasal 17
(1)Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Jabatan Struktural Eselon
IIIa.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
(3)Penyelenggara adalah jabatan setingkat Eselon IVb.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 18
Setiap Pimpinan Instansi Vertikal Departemen Agama dalam melaksanakan tugas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah
Daerah dan instansi vertikal lainnya serta satuan organisasi di lingkungan
Departemen Agama.
Pasal 19
Setiap Pimpinan Instansi Vertikal Departemen Agama wajib melaksanakan pengawasan
melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
Penentuan kriteria tipologi dan pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan
tata kerja, lokasi, dan wilayah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Agama setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 21
Pada Instansi Vertikal Departemen Agama dapat ditetapkan jabatan fungsional
tertentu.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
(1)Penyesuaian terhadap Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya
dalam
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
(2)Jabatan Pembimbing pada Kantor Wilayah Departemen Agama dan Penyelenggara pada
Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dialihkan menjadi Jabatan Fungsional
Penyuluh Agama selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah organisasi dan tata
kerja Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ditetapkan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala peraturan yang bertentangan
dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 24
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo
-------------------------------------------------------------
Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
Nasional Subscribers: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
Nasional-m: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/
Nasional-a: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-a/
Nasional-e: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-e/
------------------Mailing List Nasional------------------