[Karawang] 20 Prajurit Linud 100 Dipecat

[karawang@polarhome.com]

20 Prajurit Linud 100 Dipecat
Batalyon Dikosongkan Satu Tahun

DIPECAT: KSAD melucuti pakaian dinas seorang dari 20 prajurit yang dipecat. 

JAKARTA - Batalyon Lintas Udara 100 Prajurit Setia (Linud 100/PS) 
Kodam-I/Bukit Barisan dikosongkan selama satu tahun. Sedangkan 20 prajurit 
yang terlibat bentrok dengan Brimob dan Polres Langkat di Binjai dipecat 
dengan tidak hormat.

Pemecatan 20 prajurit Linud-100/PS bersamaan dengan pencopotan tanda jabatan 
Danyon Linud 100/PS dari Mayor Inf Madsuni dan lima Danki dilakukan langsung 
oleh KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, pada apel luar biasa di lapangan 
Makodam-I/BB Jalan Binjai Medan, Rabu. Ke-20 prajurit itu terdiri atas 
seorang bintara dan 19 tamtama.

Proses hukum ke-20 prajurit yang dipecat itu akan dilanjutkan. ''Ini bukan 
keinginan TNI. Apa yang terjadi hari ini karena prajurit-prajurit tidak 
melaksanakan sumpah prajurit,'' tandas KSAD.

Upacara pemecatan dengan melepas pakaian seragam dinas TNI dan pencopotan 
jabatan Komandan Linud 100/PS tersebut, dihadiri Pangkostrad Letjen TNI 
Bibit Waluyo, Gubernur Sumut HT Rizal Nurdin, dan Pangdam I/BB Mayjen TNI 
Idris Gassing.

Para prajurit yang dilucuti pakaian dinas dan topinya, langsung masuk rumah 
tahanan militer (RTM) untuk menjalani proses selanjutnya.

Jenderal Ryamizard menegaskan, markas Batalyon Linud 100/PS di daerah Namu 
Sira-Sira Binjai untuk sementara dikosongkan selama satu tahun hingga 
waktunya nanti diganti dengan prajurit baru.

Seluruh prajurit Linud 100/PS akan ditempatkan di berbagai batalyon lain di 
wilayah Kodam I/BB, sementara Komandan Batalyon Linud-100/PS diambil alih 
oleh Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Idris Gassing dan sebagai penanggung 
jawab batalyon adalah Letkol Inf Zaidun.

Komandan Batalyon Linud 100/PS sebelumnya, Mayor Inf Madsuni, bersama lima 
Danki yang dicopot tanda jabatannya, selanjutnya ditarik dan ditempatkan di 
Kodam I/BB setingkat perwira menengah (pamen) dan perwira pertama (pama). 
Mereka yang ditarik, selain Madsuni, adalah pejabat Komandan Kompi (Danki) A 
Letda MT Saragih, Danki C Lettu Rafiola, Danki Bantuan Lettu Dwi Suwarno, 
dan Danki Markas Lettu Suprapto.

''Batalyon Linud 100/PS tidak dibubarkan, tetapi pengosongan sementara 
menunggu penggantian prajurit baru. TNI Angkatan Darat juga masih 
membutuhkan 30 batalyon,'' ucap KSAD yang selama tiga hari di Medan.

Simpang-siur

Sementara itu, tiga hari setelah bentrok aparat antara prajurit Linud 100/PS 
dengan pasukan Brimob dan Polres Langkat di Binjai, hingga hari Rabu jumlah 
korban masih simpang-siur baik dari anggota TNI, Polri, maupun warga sipil.

Sebelumnya dalam laporan resmi yang disampaikan Gubernur Sumut HT Rizal 
Nurdin bersama Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Idris Gassing dan Kapolda 
Sumut Irjen Pol Ansyaad Mbai, korban tewas 6 orang, 23 luka-luka.

Namun data di lapangan, jumlah korban tewas lebih dari 6 orang, termasuk dua 
dari masyarakat sipil, yakni M Rusli Mandai, pengusaha kedai nasi, penduduk 
Ismaliyah dan Ir Tumpak Sidauruk penduduk Jalan STM Medan.

Suasana kota Medan dan Binjai pascabentrok bersenjata Linud 100/PS dengan 
Brimob dan Polres Langkat, pada hari Rabu kembali normal. Semua aktivitas 
pemerintahan, sekolah, dan masyarakat berjalan lancar.

Petugas Polres Langkat di Binjai dan di Markas Batalyon A Brimob Tanah 
Tinggi Binjai sudah membersihkan puing-puing bangunan dan kendaraan yang 
rusak dan hancur dibakar.

Serius

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Rizal Nurdin meminta para 
direktur rumah sakit di Medan untuk serius melayani dan menyelamatkan jiwa 
warga sipil yang menjadi korban insiden di Kota Binjai.

Gubernur Rizal Nurdin melalui juru bicaranya, Drs H Eddy Syofian, di Medan, 
Rabu sore, mengatakan, sesuai penjelasan Kepala Staf TNI Angkatan Darat 
Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Kodam I/BB akan menanggung biaya warga sipil 
yang kini dirawat di beberapa rumah sakit. "Jika hal itu terkendala, 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pempropsu) akan mengambil alih membantu 
biaya perawatan warga sipil yang terkena peluru," tutur Eddy Syofian 
menyampaikan penuturan Gubernur Rizal Nurdin.

Kepada pimpinan rumah sakit di Medan, Rizal Nurdin minta mereka 
menanggulangi dulu segala biaya, terutama untuk menyelamatkan nyawa warga 
sipil, karena dilaporkan beberapa korban harus segera dioperasi.

Pernyataan sekaligus jaminan tanggung jawab untuk membantu biaya perawatan 
korban warga sipil oleh Pempropsu itu, sehubungan dengan ada laporan salah 
seorang korban, M Nasir, terpaksa menyerahkan jaminan barang kepada pihak 
RSU Pirngadi.

M Nasir, ayah dari tiga putri, penduduk Perumnas Sei Berngam Binjai, 
pedagang rokok ketengan, kendati masih berbaring di tempat tidur RSU 
Pirngadi Medan, sempat bertanya siapa yang akan mengganti barang dan tempat 
jualannya yang rusak.

Dua warga sipil korban bentrok berdarah antara pasukan Linud 100/PS dengan 
Brimob dan Polres Langkat di Binjai meninggal dunia dan tiga orang lagi 
masih dalam perawatan intensif.

Salah seorang warga sipil yang terkena tembakan, M Nasir (43), penjual kios 
rokok di simpang Tugu Binjai, saat ini dirawat di RSU Pirngadi Medan dan tim 
dokter akan mengeluarkan peluru yang bersarang di pinggangnya.

Kemudian dua korban warga sipil yang luka-luka masih keluarga almarhum M 
Rusli Mandai, penduduk Jalan Ismailiyah, Medan, dirawat di RS Putri Hijau 
Medan.

Tindakan Hukum

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) 
mendesak Panglima TNI mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap anggota 
Batalyon Lintas Udara (Linud) 100/Prajurit Setia yang terlibat baku-tembak 
dengan Brimob di Binjai, Langkat, Sumatera Utara.

Kontras juga mendesak Batalyon Linud 100 dilikuidasi sebagai bentuk 
kesungguhan TNI melakukan reformasi. Demikian pernyataan sikap Kontras yang 
diterima Rabu kemarin.

Dalam siaran persnya yang ditandatangani anggota Presidium Koordinatoriat 
Badan Pekerja Kontras Mouvty MA juga disebutkan keprihatinannya yang 
mendalam atas peristiwa ini. ''Keprihatinan ini makin mendalam ketika 
melihat fakta bahwa pemicu persoalan ini adalah penangkapan pengedar narkoba 
yang dibekingi Batalyon Linud 100 tersebut oleh aparat kepolisian,'' ungkap 
siaran pers Kontras.

Kontras melihat, peristiwa Binjai ini menunjukkan reformasi TNI masih 
bersifat jargon semata. Sebab, nyatanya masih banyak aparat TNI yang 
bersikap dan berwatak preman, yang makin brutal karena memiliki senjata. 
Watak premanisme itu antara lain terlihat dari adanya aparat TNI yang 
membekingi bisnis terlarang seperti narkoba dan perjudian.

Karena itu, Panglima TNI harus mengambil tindakan hukum yang tegas dalam 
kasus Binjai ini, yakni menindak aparat Batalyon Linud 100 yang terlibat dan 
melikuidasi batalyonnya. ''Sebagai bukti kesungguhan TNI melakukan 
reformasi, maka segala bentuk demoralisasi dalam institusi militer harus 
ditindak tegas,''ungkap Kontras.

Selain itu, Kontras juga mendesak kepolisian untuk mengusut peristiwa yang 
mengakibatkan jatuhnya korban sipil ini secara tuntas. Dan yang pokok lagi, 
Kontras juga mendesak Presiden melakukan kontrol terhadap segala bentuk 
pemberian hak-hak khusus terhadap militer dalam berbagai bisnis.

''Tindakan ini diperlukan untuk mengembalikan fungsi dan peran pertahanan 
TNI dan menghentikan keterlibatan mereka dalam berbagai hal yang 
menghilangkan profesionalisme dan memicu persoalan konflik.'' (bu,ant-16t)